memang sudah pantas dan selayaknya gelar untuk guru bangsa

JAKARTA – Meski Presiden SBY sudah menyatakan setuju tentang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Departemen Sosial (Depsos) tidak bisa langsung memprosesnya. Departemen pimpinan Salim Segaf Al Jufri tersebut menempuh proses birokrasi.

Depsos sudah menerima permohonan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur. Kemarin (4/1) Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Marwan Ja’far bersama Hanif Dhakiri, politikus lain PKB, mendatangi Depsos. Mereka bertemu langsung dengan Salim dan menyerahkan berkas permohonan gelar pahlawan untuk presiden keempat RI yang meninggal pada Rabu lalu (30/12) itu.

Namun, Salim tidak bisa langsung memproses permohonan itu. Sebab, berdasar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, permohonan gelar pahlawan nasional harus diajukan secara hierarkis mulai dari pemerintah daerah. ”Kami akan memberi tahu pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur Jawa Timur, untuk secepatnya memberikan rekomendasi kelengkapan syarat-syaratnya,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di kantor Depsos kemarin.

Gubernur, kata Salim, yang akan mengajukan permohonan gelar pahlawan nasional itu ke Depsos. Depsos kemudian memprosesnya melalui Badan Pembina Pahlawan Pusat (BPPP). Badan yang dipimpin Salim Segaf itu kemudian akan menilai kepantasan gelar itu melalui rapat pleno.

Selain itu, di dalam BPPT akan ada tim penelaah khusus yang terdiri atas 17 orang dari kalangan sejarawan, legiun veteran, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). ”Mereka yang akan menguji kelayakannya,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi itu.

Setelah proses di BPPP rampung, Depsos akan mengajukan permohonan tersebut kepada presiden melalui Dewan Tanda Kehormatan atau juga disebut Dewan Gelar. Keputusan Dewan Gelar bakal menjadi dasar presiden dalam memberikan gelar tersebut.

Salim berjanji, proses pemberian gelar untuk Gus Dur itu tidak bakal ruwet. Cukup menggelar beberapa kali pleno saja, BPPP sudah bisa menetapkan pemberian gelar itu. Gelar tersebut akan diberikan pada upacara khusus. Yakni 10 November. ”Cepat saja prosesnya. Kalau ini (Gus Dur, Red) tidak akan lama,” katanya.

Proses pemberian gelar pahlawan untuk Gus Dur, kata Salim, tidak menggunakan UU nomor 20 yang baru disahkan Mei tahun lalu itu. Sebab, UU tersebut belum ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah (PP). ”Karena belum ada PP-nya dan Dewan Gelar pun belum terbentuk, kami memakai aturan lama,” katanya.

Selain itu, Dewan Gelar yang baru berdasar UU 20 itu pun belum terbentuk. Karena itu, kata Salim, Depsos akan berkoordinasi dengan Dewan Gelar lama, yakni Dewan Tanda Kehormatan yang beranggota, antara lain, Menkopolkam dan Menag.

Hingga 2009, kata Salim, sudah ada 147 pahlawan nasional. Kalau di 2010 ini gelar pahlawan Gus Dur terbit, Gus Dur bakal jadi pahlawan nasional ke-148.

Proses menjadi pahlawan nasional memang tidak gampang. Tahun lalu, hanya tiga orang yang mendapatkan gelar itu. Padahal, Depsos menerima 31 permohonan. Jumlah itu disaring oleh BPPP menjadi 21 orang, kemudian masuk ke presiden delapan orang. ”Hanya tiga yang keluar,” katanya.

Selain usul Gus Dur menjadi pahlawan nasional, Depsos juga menerima berkas pengajuan presiden kedua Soeharto. Depsos bahkan sudah menerima usul itu dari Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. ”Berkas sudah dilengkapi. Tinggal kami kaji lagi,” kata Salim. (aga/iro)

Iklan

~ oleh pwgaskin pada Januari 5, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: