Ditemukan Pelanggaran HAM pada Kasus Lumpur Sidoarjo

JAKARTA – Penyelidikan pro-justitia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap kasus semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, mulai membuahkan hasil. Tim penyelidikan pro-justitia mengonfirmasi temuan soal telah terjadinya pelanggaran berat HAM dalam kasus luapan lumpur tersebut.

Penyelidikan itu didasarkan pada sejumlah indikasi kesalahan manusia yang secara faktual terjadi dalam bencana lumpur tersebut. ”Kami menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran berat HAM,” kata Ketua Tim Penyelidikan Pro-Justitia Lapindo Kabul Supriyadhie di Jakarta kemarin (9/12).

Dia menggarisbawahi bahwa tim investigasi tersebut berbeda dari tim sebelumnya yang menemukan 18 kasus pelanggaran HAM terhadap korban lumpur. Tim pro-justitia dibentuk dalam rangka penegakan hukum, bukan penegakan HAM. ”Hasil investigasi pro-justitia akan diproses ke pengadilan karena ada unsur pidana yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Tim itu bekerja sejak tiga bulan lalu dan telah memeriksa 100 orang selaku saksi korban maupun pejabat tingkat kabupaten. Semburan lumpur terjadi karena human error dan bukan karena faktor alam. Karena itu, harus ada pihak yang bertanggung jawab.

Dia mengungkapkan, indikasi terjadinya kesalahan manusia itu, antara lain, terlihat dari kesalahan dalam pelaksanaan prosedur. Misalnya, dalam pemasangan casing saat pengeboran. Juga, proses pemberian izin pengeboran.

Tim, lanjut Kabul, akan terus memeriksa semua pihak yang dinilai bertanggung jawab. Termasuk, pemilik PT Lapindo Brantas Inc, perusahaan pemilik sumur minyak di Banjar Panji, Porong. Sumur itulah yang kemudian menyemburkan lumpur panas. ”Tak peduli siapa pun, semua akan diperiksa,” tegasnya.

Selain telah memeriksa sejumlah saksi, kata dia, Komnas HAM akan memanggil para petinggi PT Minarak Lapindo Jaya, perusahaan terkait dengan PT Lapindo Brantas Inc. ”Itu pasti akan kami lakukan. Hanya, kami belum tahu siapa karena itu bergantung AD/ART PT Lapindo. Siapa yang paling bertanggung jawab di situ,” tambah Kabul.

Komnas HAM juga menilai Keputusan Presiden (Keppres) No 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo belum cukup. Warga juga mendapat ganti rugi secara bertahap. Tapi, hingga kini soal itu masih berlarut-larut.

Komisioner Komnas HAM Syafrudin Ngulma menyatakan, meski Lapindo memberikan ganti rugi, unsur pidananya tetap harus dipertanggungjawabkan. Pemberian ganti rugi itu hanya akan meringankan hukuman, tapi tidak akan mengurangi unsur pidana. ”Saat ini, tim investigasi terus bekerja sama dengan masyarakat sipil dan perguruan tinggi dalam mencari bukti-bukti pelanggaran berat HAM,” ungkapnya.(zul/dwi)

Iklan

~ oleh pwgaskin pada Desember 10, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: